Jakarta, Korel.co.id — Dalam rapat kerja (Raker) antara Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian RI melalui agenda evaluasi anggaran tahun 2024, kegiatan RKA K/L dan RKP K/L tahun 2025, Anggota Komisi IV DPR RI dari Partai Golkar Ir. H. Hanan A Rozak, MS memberikan sejumlah masukan dan terobosan kepada Menteri Pertanian RI diantaranya terhadap adanya potensi air untuk penanggulangan penurunan luas panen padi seluas 3,83 juta hektar sebagai upaya mengantisipasi kekurangan luas tanam agar pemerintah tidak mengimpor beras di tahun 2024.

“Terkait dengan laporan dari BPS (Badan Pusat Statistik) bahwa ada penurunan luas tanam yang kaitannya dengan luas panen padi seluas 3, 83 juta hektar, jadi jika dikonversi gabah kering panen yaitu 19 juta ton lebih, kalau hal itu tidak bisa ditanggulangi dari bulan Mei sampai Desember, sedangkan di tahun 2023, kita sudah mengimpor 3 juta ton beras, artinya ini sangat serius Pak Menteri, bagaimana kita bisa menutupi kekurangan luas tanam itu di tahun 2024 ini, langkah yang telah dilakukan pak Menteri Saya sangat setuju, namun harus benar-benar melihat potensi air, jadi kaitannya dengan pompanisasi itu sudah benar, karena Kita ada di lapangan, Kami sering menerima harapan masyarakat terkait dengan pompanisasi namun harus benar-benar selektif dan dipastikan bahwa kita bisa menutupi kekurangan 3, 83 juta hektar itu, dimana lokasinya?, sehingga kita bisa memastikan dan bisa menyatakan bahwa 2024 ini kita aman, atau kita buat pernyataan kita hanya bisa mencapai jika ditargetkan 55 juta ton, ya berapa yang bisa tercapai, jadi bisa diambil keputusan yang bisa menanggulangi persoalan yang dihadapi”, kata Hanan A Rozak yang juga merupakan Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Lampung dari Partai Golkar, pada Kamis (20/6/2024).

Kemudian, dalam kesempatan tersebut, Hanan A Rozak juga merupakan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Lampung mendorong kepada Kementerian Pertanian (Kementan RI) untuk meninjau kembali terkait program rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang dinilai kurang optimal dan efektif sebagai upaya cepat menghadapi musim kemarau, dirinya menyebut lahan jenis rawa dan dirangkaikan dengan terobosan program pompanisasi bisa menjadi alternatif mengatasi penurunan luas tanam dalam menghadapi musim kemarau.

Baca : RDP Komisi IV DPR, Hanan A Rozak Kawal Bantuan Subsidi Pupuk Bisa Diterima Petani

“Selain dengan pompanisasi, yaitu dengan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, ini perlu waktu Pak Menteri, jangan sampai melakukan rehab namun tidak dapat dimanfaatkan di 2024, jadi tolong dilihat lagi, kalau optimalisasi lahan rawa Saya sangat setuju, karena air itu ada manakala kemarau, air itu ada, tapi air lebih rendah dari permukaan sawah, bedanya 1 meter jadi dengan pompa aksial bisa kita atasi terkait dengan bagaimana dimusim kemarau lahan-lahan rawa bisa tanam, kemudian dengan optimalisasi waduk bendungan ini tidak bisa dimanfaatkan dalam waktu singkat, teknologi budidaya hemat air mungkin ini yang di lahan air kering, kemudian gerakan panen air hujan, tolong dijelaskan pak, apa gerakan ini?, kalau tidak bisa mengatasi persoalan ini, lalu kita mengimpor 3 juta, saya khawatir akan lebih besar lagi, kita mengimpor beras di tahun 2024 untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu”, jelas Hanan A Rozak yang juga sebagai Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat 2010-2011 dan Bupati Tulang Bawang periode 2012-2017.

Kemudian terkait dengan tahun 2025, Hanan meminta kepada Kementan untuk menyajikan langkah-langkah dalam menyiasati kebijakan anggaran yang akan diputuskan oleh Pemerintah baik dalam skenario normal maupun skenario acuan anggaran tetap yakni diangka 8,06 triliun dengan target yang telah disusun oleh Kementan diantaranya padi 56, 05 juta ton, jagung 16,68 juta ton, kedelai 344 ribu ton dan sebagainya. Dirinya memprediksi bahwa target-target tersebut mungkin dapat tercapai manakala APBN di Kementan seimbang dan dapat dirasionalisasikan dengan jelas, sehingga dengan begitu dirinya menilai akan ada dampak terhadap capaian kerja.

“Manakala apa yang diusulkan disetujui oleh pemerintah anggaran sebesar 34,7 triliun, ini targetnya bisa seperti apa, jadi ini perlu dijelaskan supaya Badan anggaran dan Kementerian Keuangan dapat melihat secara realistis dampak daripada alokasi anggaran di Kementan”, pungkas Hanan sebagai Anggota DPR RI dari daerah Pemilihan Lampung 2 (dua).

Selain itu, Bacagub Hanan yang memiliki pengalaman lengkap, baik di Pemerintah maupun di Legislatif juga menyoroti terkait fenomena dan isu-isu terkini yang terjadi di masyarakat petani, terhadap adanya pergeseran lahan tanam padi yang seharusnya ditanam di lahan jenis sawah namun ditanam di lahan kering, kondisi ini menjadi langkah alternatif para petani untuk menutupi kekurangan hasil panen padi, hal ini terungkap disaat dirinya turun menyerap aspirasi masyarakat Petani.

Baca : Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Polda Banten Meningkat

“Ini sebagai gambaran, karena saya sering turun lapangan, ada yang menarik pak Menteri, petani-petani singkong yang panen di Bulan Agustus pada saat musim hujan, mereka ini cenderung menanam padi gogo, untuk menutupi kekurangan-kekurangan tadi, apakah ini bisa digenjot dengan padi gogo, manakala air mencukupi, mereka menggunakan bibit hibrida, ternyata hasilnya sudah teruji beberapa kali tanam sudah bisa 6 ton, dengan menanam padi gogo di lahan kering tapi ada airnya dimusim hujan atau dengan sistem pompanisasi yang kita lakukan itu bisa mencapai 6 ton pak, banyak contohnya pak, menggunakan bibit hibrida yang seharusnya ditanam di sawah, namun mereka tanam di lahan kering, jadi akan menggeser komoditi-komoditi lain, misalnya singkong yang seharusnya ditanam di bulan September atau Oktober dia geser 3 bulan setelah itu baru tanam singkong, awal musim hujan dia tanam padi Gogo, ini saya rasa cukup potensial untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang cukup banyak tadi pak”, tambah Hanan.

Selain dihadiri oleh Menteri Pertanian Ri, Raker tersebut juga dihadiri Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT. Pupuk Indonesia (Persero), dan Dirut PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan/atau Holding Pangan/ID Food yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI Gedung Nusantara, Jakarta dilansir dari dprriofficial. (*)

Loading