Tulang Bawang Barat , Korel.co.id — Perealisasian Anggaran sejumlah Paket Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor milik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) tahun 2023 dengan jumlah pagu Rp,177.000.000, diduga bermasalah.

Pasalnya, pelaksanaan dari beberapa Paket yang berjumlah sebanyak 18 paket milik BKPSDM tersebut sangat minim soal transparansi kepada publik. Penayangan Paket-paket tersebut justru terkesan menutup-nutupi dimana dalam penayangan RUP nya tidak disertai detail kegiatan, serta uraian dan spesifikasi yang jelas.

Sementara, terkait kejelasan informasi RUP yang ditayangkan pada aplikasi SIRUP merupakan sebuah ketetapan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagaimana disebutkan dalam Perpres tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Disebutkan bahwa dalam hal persiapan pelaksanaan Pengadaan, PA/KPA dan atau PPK menyusun, menetapkan, menginput lalu menayangkan RUP pada Aplikasi SIRUP LKPP sebelum dilaksanakannya proses pemilihan penyedia.

Terkait RUP yang di input lalu ditayangkan tersebut, dikatakan sekurang-kurangnya memuat beberapa informasi penting. Informasi tersebut merupakan kejelasan dari beberapa item yakni, seperti Nama, Lokasi, Waktu, Tempat, dan Jenis. Sayangnya, dari informasi RUP 18 paket belanja ATK milik BKPSDM Tubaba tahun anggaran 2023 dengan jumlah pagu Rp,177.000.000, tidak disertai dengan detail kegiatan, dan uraian serta spesifikasi barang apa saja yang dibeli.

baca : Inspektorat Tubaba Masih Periksa Kepemerintahan Tiyuh Suka Jaya

18 paket tersebut diantaranya yakni, 1.Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.000.000., 2.Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000., dan 3.Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.000.000. 4.Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000., 5.Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.500.000., 6. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.000.000.

Selanjutnya, 7.Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.000.000., 8.Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000., 9.Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.000.000., 10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.000.000., 11. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.000.000.

Kemudian, 12.Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.000.000., 13.Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000., 14.Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.000.000. Dan 15.Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.500.000., 16.Banja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.500.000., 17.Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.500.000., serta 18.Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.000.000.

Ditemui diruangan kerjanya Senin (13/5/2023), Syahlan Sekretaris BKPSDM Tubaba didampingi Novi Yana Kasubag Perencanaan Keuangan mengatakan jika 18 Paket itu tidak sepenuhnya pada Sekretarian dan sebagian dilaksanakan oleh Bidang-bidang.

baca : Masjid, Musholla Mesti Menjadi Pusat Pembinaan Ummat

“Tidak semuanya dikerjakan oleh Sekretariat, sebagian itu ada di Bidang-bidang. Tahun 2023 kemarin ATK Sekretariat itu cuma Rp,30.000.000, dan itupun kena pangkas cuma 20 juta saja”, ungkap Syahlan yang dibenarkan oleh Novi Yana Kasubag Perencanaannya.

Ditanyai lebih lanjut terkait minimnya informasi RUP pada SIRUP LKPP hingga proses pelaksanaan belanja yang dilakukan, mereka justru menilai jika minim informasi RUP tersebut merupakan dampak dari sistem. “Ya gimana, kita ini kekurangan tenaga, waktu untuk penginputan di sistemnya juga dibatasi sementara nilai awal RKA sama yang telah disahkan itukan kadang-kadang berbeda”, ungkap Novi Yana Kasubag Perencanaan Keuangan.

Kemudian soal pelaksanaan belanja pengadaan barang, Novi mengaku dirinya yang langsung belanja tanpa melibatkan Pejabat Pengadaan. Dan anehnya justru Novi menyebut Toko yang dekat dengan rumahnya dari pada dengan Toko yang dekat sekitar Kantor BKPSDM sendiri.

“Kalo yang belanja itu saya langsung, ke Toko JIBRIL di Daya Murni yang dekat dengan Rumah saya, dan yang dibeli disini juga ada”, cetusnya. (Yoga)

Loading