Bandarlampung, Korel.co.id — Provinsi Lampung mengadakan rapat kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di kantor badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Prov Lampung Aula Bhinneka Tunggal Ika, Rabu (14/09/2022).

Acara yang dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol prov Lampung, bapak M. Firsada, M.Si., Kasi Teritorial Danrem 043 Gatam Kolonel Infanteri Risa Wilsi, S.H.M.H. sekaligus sebagai narasumber. Adapun peserta rapat terdiri dari perwakilan kepolisian(Polda),korem 043 Garuda Hitam , unsur Organisasi kemasyarakatan, LVRI , IKAL Lampung,organisasi politik, unsur media,perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh adat dan budaya.

Saat team korel mewawancarai Kepala Kesbangpol Provinsi Lampung mengatakan bahwasannya sangat diperlukan seluruh pihak wajib untuk menanamkan rasa kebangsaan. “Sangat diperlukan seluruh pihak wajib untuk menanamkan rasa kebangsaan dan cinta terhadap tanah air Indonesia, faktor yang memicu rasa kebangsaan hilang yaitu sarana dan prasarana mendukung, akses informasi dan teknologi yang semakin cepat dan berkembang kemudian masyarakat yang heterogen serta letak geografis ,” tutur M. Firsada, M.Si.

Komunitas adat Lampung termasuk masyarakat yang sulit untuk terpapar Radikalisme, terorisme, ekstrem kiri dan ekstrem kanan yaitu berdasarkan 5 falsafah orang Lampung yaitu: piil pesenggikhi (harga diri dan kehormatan) yaitu malu jika berbuat yang melanggar terhadap norma adat, norma hukum dan norma sosial, nengah nyappun (mudah beradaptasi), nemuy nyimah (menghormati siapa saja), Sakay Sambayan (gotong royong), bejuluk beaddek (tidak lagi memanggil nama namun memanggil dengan gelakh adat yang diberikan, falsafah orang Lampung tersebut disalah gunakan merusak rasa kebangsaan kita.

Untuk memupuk rasa kebangsaan dan cinta tanah air Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945 untuk generasi millenial agar lupa dengan games dan Berwawasan kebangsaan dengan melakukan perlombaan, loka karya, LCT, out bond, seminar dll. Radikalisme dan terorisme tidak hanya Islam saja semua agama ada, contoh dinegara New Zaeland, Ronghya yang Islamnya minoritas.

Dr.Bambang Hartono,.SH.,M.Hum Wakil Rektor 3 mengatakan lebih baik dikembalikan kepada aslinya.

” Perubahan/amandemen pasal pasal yang UUD 1945 dan penghapusan GBHN yang merupakan salah satu indikasi penyebab menjadikan celah untuk kurang terhadap rasa kebangsaan terhadap tanah air, radikalisme,” ujarnya.

Narasumber dari Kasi Ter TNI 043 GATAM Kolonel inf Risa Wilsi, S.H. M.H. berbicara bahwa, ” Kondisi masyarakat kita ini moralnya sudah bergeser dari gotong royong menjadi ego sektoral, menurunnya kepedulian sesama, dampak politik uang, struktur pemerintahan yang lemah,” ucapnya.

Ancaman yang sangat serius bagi dunia itu adalah energi, pangan dan air. Bangsa kita ini bangsa yang penuh dengan SDA yang melimpah sehingga menyebabkan banyak negara lain yang ingin infasi ke Indonesia dengan cara apapun masuk ke negeri kita tercinta ini. Sekarang negeri ini bukan lagi perang fisik namun perang pemikiran tanpa diaadari oleh bangsa kita jika seluruh masyarakat tidak memiliki kepedulian sesama, baik pejabatnya dan seluruh komponen negeri kita dengan mudah orang luar infasi ke negeri kita kita dengan mudah diadu domba dan akhirnya negeri kita dikuasai asing.

Sejarahnya wawasan kebangsaan itu berawal dari 20 Mei 1908, pergerakan Budi Utomo dijadikan sebagai hari Kebangkitan Nasional, 28 Oktober 1928 hari sumpah pemuda, dan Proklamasi 17 agustus 1945.

Ibu dra.Ratrimizni Melurinda MPd,alumni Taplai (Pemantapan nilai nilai)Kebangsaan LEMHANNAS RI angkatan I Provinsi Lampung tahun 2014 di Novotel Bandar Lampung, saat masih menjadi guru SMANDA Bandar Lampung , memberikan saran supaya digalakkan kembali Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila kembali kepada masyarakat, anak-anak dari tingkat provinsi hingga ke desa-desa sehingga masyarakat tertanam tentang Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia dan mengamalkan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa,bernegara berdasarkan Pancasila sehingga tidak ada lagi faham faham yang ingin mendirikan negara diatas negara dan hanya patuh kepada pimpinan aliran mereka saja, bahwa didalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1 yang menjelaskan bahwasannya Negara berdasarkan Ketuhanan YME artinya negara Indonesia mengharapkan seluruh warga negaranya beragama berdasarkan keyakinannya masing masing dan Indonesia bukan negara agama tapi negara beragama sesuai dengan sila pertama Pancasila .

Pak Firsada selaku Kaban Kesbangpol, yang menyatukan kita hanya bahasa Indonesia dan mengingatkan kembali setelah pandemi tentang pedoman pendidikan wawasan kebangsaan sehingga tidak tumbuh aliran-aliran yang menghilangkan kebangsaan dengan cara mensosialisasikan cinta tanah air baik di medsos maupun secara tatap muka.

Harapan-harapan dari Pusat pendidikan wawasan kebangsaan ini adalah menjadi agen-agen perubahan, menjadikan soliditas dan solidaritas , kedisiplinan, menciptakan etos kerja yang baik, amalkan, jaga kesehatan, wujudkan dengan iman dan taqwa. (Novis)

2 thoughts on “Provinsi Lampung mengadakan Rapat Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.