Bandarlampung, Korel.co.id — Pimpinan pondok pesantren tahfizul qur’an Madarijul Ulum K.H. Ihya Ulumuddin,SM, M.Pd.Mengadakan Halaqah Fiqih Peradaban.

Pondok pesantren tahfizul qur’an dalam rangka satu abad NU mengadakan halaqah fiqih peradaban dengan tema “Fiqih Siyasah dan Masalah Kaum Minoritas” di Wan Abdur Rahman, Batu Putu Teluk Betung Barat Bandar Lampung, hari Rabu (26/10/2022) dimoderatori oleh K.H.Ismail Soleh, M.H., dengan pembicara Dr. K.H. Abdul Moqshit Al-Ghazali dari Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU), Dr. K.H. Baharuddin, M.A (Ketua FKUB) dan Dr. K.H. Muhyiddin Tohir, M.Pd.I (PBNU).

Acara ini dihadiri oleh ketua rais suriah PCNU kota Bandar Lampung K.H. Izuddin Abdussalam, Kakanwil Kemenag Provinsi Lampung, ketua Rais syuriah MWCNU Rajabasa Dr.Mualimin,M.Pd.i, Sekretaris MWC NU Rajabasa Ustadz Feri Fadlan, wakil Sekretaris MWC NU Rajabasa Novis PM, S.Pd. (team media MWC NU Rajabasa), K.H. Jafar dan para pimpinan pondok pesantren.

Ketua pelaksana Rijah Muhammad M,S.Ag mengatakan bahwasannya “Tujuan halaqah ini mendiskusikan dan merumuskan fiqih siyasah dalam konteks negara bangsa yang meliputi status kewarganegaraan, kedudukan minoritas, konsep altughur (batas yang harus dijaga setiap saat melalui jihad tahunan(permanent jihad), serta kaidah pokok dalam pergaulan international, meningkatkan iklim ilmiah di kalangan pesantren guna merespon isu-isu kontemporer sebagai upaya untuk berkontribusi terhadap pengembangan khasanah keilmuan pesantren,”ujar Rijah.

Menurut Dr. K.H. Abdul Moqshit Al-Ghazali dari Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU), menyampaikan , “Ada tujuh provinsi ummat Islam minoritas :NTT, Papua, Kalimantan Barat, Manado, Palu, Sulawesi, dan Maluku kesulitan ummat Islam mendirikan rumah ibadah, puncaknya 4-5 November 2022 di komisi MUI mengadakan konferensi international lintas agama, apakah kesulitan semua agama. Tanggal 14-15 November 2022 mengadakan panduan etika dan moral tentang politik praktik pemilihan 2024 sehingga damai dan santun, “kata DR.K.H.Abdul Moqshit Al Ghazali.

Sampai dengan berakhirnya Turki Utsmani sebagian besar ummat Islam sejak awal sejarah Islam hidup dalam kerangka negara yang menyatu dengan agama sehingga negara berfungsi sebagai negara agama dengan identitas Islam.

Sesudah runtuhnya Turki Utsmani dunia Islam terpecah-pecah menjadi banyak negara yang justru mayoritas atau sebagian besar tidak lagi menyatakan diri sebagai negara agama tetapi milih menjadi negara kebanhsaan atau negara nasional tanpa identitas agama yang resmi. Termasuk NKRI yang dinyatakan sebagai negara Pancasila, status kewarganegaraan yang didasarkan pada identitas agama pun tidak diberlakukan, bahkan di negara-negara yang secara formal menyatakan diri sebagai negara Islam, misalnya Brunei Darussalam dan Malaysia.

Segala sesuatu di bidang muamalah pada dasarnya boleh kecuali ada dalil yang menyatakan haram, kecuali ibadah tidak boleh dirubah, contoh tidak ada otoritas yang boleh merubah bentuk sholat karena itu merupakan kaidah ibadah.
Persoalan muamalah siyasah, syariat Islam mempersilakan kepada ummat Islam untuk menentukan satu bentuk negara, dengan kata lain Islam tidak meletakkan satu pola baku tentang satu pemerintahan sejauh negara membawa kemaslahatan maka ia telah selaras dengan spirit Islam.

Siyasah adalah kebijakan yang nyata-nyata menjadikan manusia lebih dekat kepada kebaikan dan menjauhi kerusakan meskipun tidak dibuat oleh Rasulullah dan disinggung oleh wahyu. Kitab acuan madzhab Safi’i ditemukan penjelasan bahwa pada dasarnya hubungan antar muslim dan non muslim adalah perdamaian. Hal ini juga senada dengan pendapat Ibnu Shalah yang dikemukakan Wahbah AzZuhaili dalam. Kitab Atsar AlHarbnya “Sesungguhnya Islam telah meletakkan dasar relasi kaum muslimin dengan selainnya berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan bukan peperangan dan kekerasan”.

Baharudin, M.A selaku ketua FKUB mengatakan bahwa kendala di masyarakat itu kaum minoritas. ” Masyarakat itu kaum minoritas tidak dibolehkan membangun rumah ibadah padahal lebih baik membangun rumah ibadah daripada membangun karaoke yang dipelesetkan (Sekarepmu koe) bahwasannya ketika karaoke berdiri akan terjadi kemaksiatan namun kalau rumah ibadah berdiri dapat menjadi kemaslahatan itu dari hati saya dan tidak ada dalilnya, “ujar Baharudin. (Novis PM. Koord biro korel.co.id)

Tinggalkan Balasan