Pemerintah Provinsi Lampung Mengadakan Silaturahmi Kebangsaan dengan Organisasi Masyarakat

Bandarlampung, Korel.co.id — Dasar Silaturahmi Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) no 38 tahun 2011 tentang Pedoman peningkatan kesadaran bela negara di daerah, Permendagri no no 34 tahun 2006 tentang Pedoman penyelenggaraan pembaharuan kebangsaan di daerah, Surat Menteri Dalam Negeri no 300/74/SE tanggal 13 April 2006 tentang Perbuatan dan pengembangan wawasan kebangsaan. Adapun peserta silaturahmi kebangsaan 162 Organisasi kemasyarakatan yang terdiri dari ketua dan sekretaris diadakan di Hotel Swiss Bell Bandar Lampung ,  Kamis (6/10/2022).

Drs.M. Firsada, M.Si. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung menyampaikan tentang tujuan acara ini.

” Tujuan acara ini adalah mengatasi berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari dengan mengedepankan komunikasi dan dialog serta solusi yang baik antara organisasi kemasyarkatan dan seluruh elemen masyarakat tentang keberagaman berbangsa dan bernegara. Materi berbentuk dialog dan ceramah dengan narasumber dari Polda Lampung dengan tema “Aspirasi Masyarakat dan Kebebasan Berpendapat” dengan narasumber AKBP Fajriah Ambar,  Danrem 043 Gatam, tema “Kondusifitas Daerah dalam Kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia” dengan narasumber Lekol Inf. Roy Hansen J.Sinaga ,” ucap Drs.M. Firsada, M.Si.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan agar hutan untuk dijaga dan dilarang melakukan pengerusakan. ” Bagi yang melakukan pengerusakan hutan ditangkap , lebih baik menyelamatkan rakyat banyak bukan orang perorang karena ketika hutan baik, maka fungsi air baik,” jelasnya.

Indonesia ada karena daerah, agar daerah tidak cerai berai, maka daerah harus maju dan mampu berkarya daerah, dan daerah mandiri kesejahteraannya, mandiri ekonomi serta jangan mudah untuk mencampuri urusan orang lain. Lampung akan mendirikan masjid terbesar yang berada di Enggal dan sport centre seluas 150 ha.

Masyarakat Lampung 70 persen pertanian, pak Arinal 3 tahun bekerja sebagai gubernur Lampung melakukan konsep Ekonomi kerakyatan telah tersalurkan kartu petani berjaya.

Lampung menghasilkan padi 3 juta ton, 1,2 jutan ton   untuk masyarakat Lampung tercukupkan distribusinya serta surplus 1,8 juta ton disalurkan ke Bangka Belitung, Sumatera Barat.

UU no 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 25 yang isinya Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum,  termasuk hak untuk mogok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disampaikan oleh AKBP Fajriah Ambar bahwa aturan dalam mengajukan pendapat dimuka umum UU no 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan dan pendapat dimuka umum, UU no 39 tahun 1999 tentang HAM, PP No.60 tahun 2017 tentang tata cara perizinan, dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan maayarakat lainnya dan pemberitahuan kegiatan politik (JDIH BPK RI). Kewajiban warga negara yang menyampaikan pendapat dimuka umum bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan moral yang diakui umum, menaatinhukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,  menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
” Kewajiban aparatur pemerintah dalam menyampaikan pendapat dimuka umum, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas,  menghargai prinsip asas praduga tak bersalah dan menyelenggarakan pengamanan.  Bentuk penyampaian pendapat dimuka umum adalah unjuk rasa, pawai, rapat umum,  mimbar bebas,  teatrikal, penyampaian dengan alat peraga, gambar , spanduk, banner dan petisi,  poster. Waktu penyampaian pendapat dimuka umum: ditempat terbuka pukul 06.00 s.d. 18.00 waktu setempat. Ditempat tertutup pukul 06.00-22.00 ,” ujar AKBP Fajriah Ambar.

Danrem 043 Gatam Letkol Infanteri  Roy Hansen J Sinaga mengatakan ketika para pendiri bangsa bersepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia sebuah anugerah yang luar biasa. ” Ketika para pendiri bangsa bersepakat untu menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia sebuah anugerah yang luar biasa , rumusan itu bukanlah rumusan biasa, kalau lah kita jeli dalam memahami dan mendalami sila sila dalam Pancasila, maka menggambarkan nilai-nilai yang mulia ada pada bangsa ini, baik itu nilai-nilai kultur dan budaya lokal terlebih lagi pada nilai-nilai dan esensi agama. Pancasila mampu menyelaraskan bahkan saling menguatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama dan nasionalisme adalah dua hal yang tidak dipandang sebagai entitas terpisah yang saling menihilkan sehingga Indonesia dikenal bukan negara agama dan sekaligus bukan negara sekuler, “tandas Letkol Infanteri  Roy Hansen J Sinaga.

“Apabila Bangsa Indonesia ini melupakan Pancasila, tidak melangsungkan dan bahkan tidak mengamalkannya , maka bangsa ini akan hancur berkeping-keping. Oleh karena itu masyarakat Indonesia harus mengimplementasikan seluruh nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara . Andai kau tahu, Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata semua itu semata-mata agar kalian tak berkelahi anakku” (Ucapan bung Karno).

Pewarta Novis , Koord Biro Lampung