Oleh : Karsidi Setiono ‘Abu Naura’
Mantan Ketua Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) Cabang Kedaton

Lampung, Korel.co.id — TIDAK terasa pemilihan kepala daerah sudah di depan mata, hanya menghitung hari jam dan detik. Para calonpun bekerja lebih keras dengan melakukan pendekatan politik pada masyarakat yang akan memilihnya untuk lima tahun kedepan.

Kedudukan dan keberadaan kepala daerah sepanjang sejarah sangat strategis. Kepala daerah menjadi alat pemerintah pusat dan alat pemerintah daerah.

Sebagai pemimpin pemerintahan, ia bertanggung jawab dalam berbagai aspek pemerintahan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu menerapkan berbagai strategi. Arah dan tujuan organisasi pemerintahan daerah ditentukan oleh kemampuan, kompetensi, dan kapabilitas kepala daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrasi/manajerial, kepemimpinan, pembinaan, dan pelayanan serta tugas-tugas lain yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kepala daerah.

Baca : Ungkapan Dari Hati, Pedagang Berharap Pemimpin Tubaba Darikalangan Muda.

Pengamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik di kabupaten/kota atau di provinsi, ternyata tidak cukup bermodalkan dukungan politik. Kepala daerah yang dipilih langsung rakyat, secara politis memiliki dukungan dan legitimasi kuat dari rakyat, tetapi tidak otomatis kemudian memiliki kemampuan mengelola pemerintahan dengan baik.

Yang menjadi persoalan berat adalah bagaimana cara daerah menjamin bahwa pemimpin yang dipilih melalui proses demokrasi memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang efektif seperti yang diharapkan. Menjadi seorang pemimpin (kepala daerah) tidaklah sulit karena dengan bermodalkan massa pemilih dalam jumlah tertentu seseorang bisa terpilih. Akan tetapi, lebih sulit menjalankan fungsi kepemimpinan yang efektif. Tuntutan agar pemimpin dan pejabat serta kepala daerah agar memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan efektif merupakan suatu keharusan dan sangat urgen.

Pemimpin akan menjadi malapetaka bagi masyarakat manakala pemimpin itu sudah tidak efektif lagi dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya. Lihat saja proses penyusunan RAPBD yang bermasalah, konflik kelembagaan pemerintahan yang berkepanjangan, pelayanan publik yang kian memburuk, angka kemiskinan yang masih tinggi, masalah gizi buruk yang belum teratasi, dan sebagainya.

Baca : Mantap! IIB Darmajaya Raih Hibah DRTPM Kemdikbudristek RI 2024 Terbanyak di Provinsi Lampung

Usaha memperbaiki kinerja pemerintah pernah dicoba mewacanakan konsep good governance, reinventing government, model pemerintahan partisipatif, dan sejumlah konsep lain. Tapi, itu hanya sebatas ungkapan yang belum maksimal prubahannya, karena kepala daerah yang dipilih langsung rakyat sama tidak lagi menampilkan sosok yang berpihak kepada rakyat.

Berpengalaman

Pemimpin dikatakan efektif ketika masyarakat merespons karena ingin melakukan tugas dan menemukan kompensasinya, lalu masyarakat menghormati, patuh, taat, dan dengan senang hati bekerja sama. Kepemimpinan yang efektif banyak bergantung pada beberapa variabel, seperti budaya masyarakat, sifat dari tugas dan aktivitas kerja, dan nilai serta pengalaman kepemimpinan.

Kepribadian dan pengalaman masa lampau seorang pemimpin membantu membentuk gaya kepemimpinannya, akan tetapi tidak berarti bahwa gaya tersebut tidak dapat diubah. Pemimpin yang efektif akan sadar bahwa gaya tertentu akan memberikan hasil yang lebih baik daripada gaya lainnya. Apabila suatu gaya ternyata tidak cocok, pemimpin dapat mengubahnya.

Baca : Sekretaris Prodi Bisnis Digital Darmajaya Narasumber Pelatihan Kewirausahaan Digital Dasar DEA di Unila

Pemimpin yang mencoba gaya yang tidak sesuai dengan kepribadian dasarnya, mustahil menggunakan gaya tersebut secara efektif. Ini berarti bahwa seorang pemimpin harus dipilih berdasarkan kepribadian yang dipersyaratkan, dan pengalaman masa lampau, baik organisasi formal maupun informal sehingga dapat mencapai hasil efektif.

Sedikitnya Ada dua hal yang menjadi prinsip dasar kepemimpinan yang efektif yaitu saling percaya dan komunikasi. Bila masyarakat tidak memercayai pemimpin, mereka tidak sepenuhnya mengikuti kebijaksanaan yang diambil. Sebaiknya bila pemimpin tidak memercayai masyarakat, ia cenderung membuat keputusan-keputusan tidak rasional. Karena itu pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan pengikutnya. Komunikasi ini membantu mereka memahami visi yang ingin dicapai, berbagi informasi mengenai pencapaian, dan cara mereka berkontribusi untuk hasil yang lebih baik.

Karakteristik yang perlu dimiliki kepala daerah antara lain memiliki visi ke depan, cakap secara teknis, membuat keputusan tepat, berkomunikasi dengan baik, memberikan keteladanan dan contoh, memercayai orang, menahan emosi, tahan menghadapi tekanan, bertanggung jawab, mengenali anggota masyarakatnya, cekatan dan penuh inovasi. Keberhasilan itu juga ditentukan oleh pola perencanaan, perilaku pengorganisasian, dan pola perilaku kepemimpinan.

Baca : MDMC Lampung Turunkan Tim Medis Dan Tim Psikososial Untuk Merespon Masyarakat Terdampak Longsor

Melihat praktik pemilihan kepala daerah dan daya tanggap masyarakat terhadap kriteria pemimpin yang efektif, rasanya pesimistis untuk menemukan pemimpin daerah sesuai yang diharapkan. Ini karena rapuhnya parpol dalam melahirkan politisi ulung. Parpol gagal memainkan tugas utamanya menghasilkan kader untuk menjadi pejabat publik. Parpol ikut melanggengkan tradisi dinasti politik dari kekuasaan semata. Dalam menjaring bakal calon kepala daerah, parpol masih mengandalkan pemodal, dan biasanya berasal dari luar parpol.

Secara umum proses pilkada belum melahirkan pemimpin yang melakukan perubahan mendasar bahkan ada kecenderungan pilkada justru menimbulkan sejumlah persoalan. Di sinilah proses seleksi pemimpin menjadi bias karena realitas politik di masyarakat dan parpol baru sebatas penarikan dukungan. Kualifikasi dan kemampuan seseorang akan dikalahkan ketidakmampuannya dalam mengakses kepentingan partai politik.

Rencana penerapan syarat “pengalaman” di bidang pemerintahan sebagaimana diusulkan oleh Mendagri sebenarnya merupakan hal yang wajar dan mendesak. Jika seorang pemimpin hanya bermodalkan popularitas dan uang, maka aspek teknis dan manajerial dalam pengelolaan daerah menjadi terabaikan.

Baca : Asisten Ahmad Dhani ingin Masuk Akpol, Polri: Tidak Dipungut Biaya, Gratis!

Mudah-mudahan siapapun kepala daerah yang terpilih hendaknya lebih mementingkan kepentingan rakyat, bukan hanya sekedar mengedepankan egoisme dalam berpolitik dengan mengedepankan kepentingan kelompok atau golongannya. Tentunya dengan merangkul lawan-lawan politiknya demi kemajuan bersama. (*)

* Naskah ini juga dipublikasikan di Inspiratif.co.id dengan judul Menjelang Kita Memilih Pemimpin Masa Depan.

Loading