Kota Metro , Korel.co.id — Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (sebelumnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik) adalah unsur pelaksana di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di bidang politik dan pemerintahan umum.
Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri mengadakan Webinar Partisipasi Ormas Dalam Pendidikan Pemilih Cerdas Untuk Mewujudkan Pemilu Berkualitas 2024 yang diikuti oleh seluruh Kepala Kesbangpol, Kepala Dinas Kominfo, Anggota Forkopimda dan Organisasi Masyarakat seluruh Indonesia secara virtual, Rabu (25/01/2023).
Direktur Organisasi Kemasyarakatan Risnandar Mahiwa menyatakan bahwa organisasi masyarakat sangat berperan penting dalam pelaksanaan Pemilu di Tahun 2024 mendatang.
“Menindaklanjuti arahan Pemerintah dalam konteksUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, salah satu pilar penting masyarakat sipil,dalam hal ini dipresentasikan oleh adanya organisasi masyarakat, bahwa hari ini ormas berjumlah 514.635, sehingga dengan besarnya jumlah organisasi ini menjadi bukti bahwa demokratisasi berjalan maju di Indonesia, untuk itu dalam konteks partisipasi pemilu kami mengharapkan ormas dapat memberikan kontribusi dalam menyiapkan kader kader pemimpin, baik penyelenggara maupun sebagai peserta dan harus bisa menjadi penyeimbang dari gesekan yang ada di masyarakat,” katanya.
Dirjen Polhum Bachtiar mengatakan, kegiatan hari ini adalah kegiatan rutin yang diadakan oleh dirjen Polhum, yang setiap Minggu melakukan webinar sebagai bentuk dukungan kepada penyelenggara pemilu bahwa bagaimana membangun sistem pemilu yang sehat dan sesuai asas pemilu dan memenuhi prinsip demokratis, norma serta etika.
“Kita mengangkat tema ini karena 270 juta penduduk Indonesia tidak mungkin kita bertemu langsung dengan masyarakat dan ini cara untuk tetap terhubung langsung. Salah satu faktor penting dalam Pemilu adalah masyarakat itu sendiri yang akan memilih, catatan jumlah pemilih di tahun 2018 berjumlah 81 persen lebih, tentu kita juga berharap ini bukan sekedar partisipasi mobilisasi bagi pejabat politik, kita hendak menghadirkan pemilu berkualitas dan pemilih yang cerdas dengan berdasarkan objektif demi kemajuan kebangsaan dan pembangunan negara kita kedepan,” jelasnya.
Baca : Balitbang Kabupaten Lampung Selatan Gelar Asistensi Pelaksanaan Inovasi Daerah
Komisioner KPU RI Afif Afifuddin mengatakan bahwa KPU sangat membutuhkan kerjasama dan kolaborasi dari ormas dalam menyongsong pemilu 2024.
“Pemilu yang baru di tahun yang sama akan ada 2 sekaligus yang memilih presiden kemudian, DPR, DPD dan DPRD dan bersamaan setelah gelaran pemilu dilaksanakan kita akan menggelar pilkada serentak secara nasional. Tentu ini manajemen butuh kerjasama dan KPU ini harus bekerja sesuai prinsip-prinsip yang sangat ketat, tetapi tanpa dukungan terutama pemimpin ormas dan stake holder di indonesia tidaka akn menggelar kegian ini dengan baik dan sukses,” katanya.
Pihaknya saat ini sedang melakukan beberapa tahap yang pertama adalah pemutakhiran data pemilih dan penyusun daftar pemilih, ini bisa mengecek apakah kita sudah terdata dalan DPT atau belum melalui dptonline.kpu.go.id,jika namanya belum muncul berarti belum terdata. Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, pencalonan presiden dan wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD, masa kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, perselisihan hasil pemilu, penetapan hasil, pengucapan sumpah janji calon dan paslon terpilih.
Ketua Ormas PBNU Yahya Cholil Staquf menjelaskan bahwa peran untuk ormas terkait pemilu dalam hal pendikan politik masyarakat, kita selama ini memiliki pengalaman yang cukup berat bahwa politik identitas,sara terusmenerus membayangi dinamika politik di berbagai tingkatan. Karena itu menuju pemilu tahun 2024 nanti menempatkan konsen tentang politik identitas ini sebagai perhatian utama.
“Ini bukan sesuatu yang mudah diatasi,karena beberapa faktor, yaitu tradisi politik masyarakat kita pada awalnya dibangun atas dasar politik identitas dan praktek model dinamika politik yang berlangsung cukup lama, kita tahu bahwa sebagaimana di ungkap oleh seorang peneliti bahwa politik di indonesia berdasarkan politik aliran semacam warisan sulit untuk dihapus, selama masa orde baru 32 tahun ini kecenderungan itu dicoba untuk dinetralisir oleh pemerintah tetapu dengan cara yang kurang baik, sehingga pada akhirnya menggunakan politik tersebut, begitu reformasi politik dan depresi pemerintah berhasil dihilangkan, kecenderungan politik identitas dan aliran meruyak kembali seperti tersumbat keluar kembali. Kami menyadari bahwa kecenderungan tersebut masih cukup kuat sampai pemilu terakhir kita melihat bahwa ada mobilisasi dukungan seperti senjata,” katanya. (Rilis , tm/rys)
