Lampung Utara, Korel.co.id – DPRD Kabupaten Lampung Utara mendesak agar Pemerintah Daerah (Pemda) segera mencairkan honor Beban Kerja (BK) para pejabat struktural serta mengucurkan Alokasi Dana Desa (ADD) di tahun 2019. Senin,4 November 2019.

Ketua DPRD Lampura, Romli mengatakan, ikut perihatin atas kondisi keuangan daerah saat ini, Romli berkeinginan agar pemkab mencarikan solusinya walaupun tidak sepenuhnya dapat dibayarkan.

” Semuanya telah dianggarkan dan memiliki payung hukumnya berupa Peraturan Bupati. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemda untuk membayarnya. Ini kesalahan saat menganggarkan dengan tidak merasionalisasikan terlebih dahulu. Lebih baik sedikit tapi terbayarkan dari pada banyak tetapi tidak dapat dibayarkan,” kata Romri beberapa waktu yang lalu di kediaman dinasnya.

Kedepan, lanjut dia, pihaknya bersama pemkab harus lebih bersinergi lagi agar hal-hal semacam ini tidak terjadi lagi. Dalam membuat APBD ke depan harus lebih rasional dan real dan tinggalkan perspektif defisit dalam penyusunan APBD. ” Bila perlu di APBD 2020 kita zerokan kegiatan pembangunan infrastruktur kecuali yang berasal dari DAK. Kita berhemat supaya di tahun 2021 nantinya kondisi keuangan kita lebih stabil,” pungkasnya.

Terpisah beberapa pejabat struktural yang ada di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) mengeluhkan hak mereka berupa BK yang selama sembilan bulan belum diterima. ” Ya BK itulah yang menjadi andalan kami untuk sedikit bernafas terlebih lagi dalam kondisi sulit seperti saat ini. Ngandalin gaji ya namanya aja sudah terpotongg olej bank tidaklah cukup. Intinya kami sangat berharap agar hak kami meski tidak full dibayarkan pemerintah,” ungkap sumber yang tidak ingin disebutkan namanya.

Diketahui, kondisi keuangan pemkab Lampura memasuki dua tahun terakhir mengalami kesulitan. Kewajiban terhadap pihak rekanan tahun 2016-2017 belum seutuhnya dibayarkan.

Kewajiban berupa honor Kepala Desa/Lurah,dan perangkat desa yang telah memasuki sembilan bulan belum terbayar. ” Kita dorong semua yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepetingan ASN serta Lurah dan perangkat-perangkatnya,” ujar sumber yang tidak ingin identitasnya.

Laporan Saputra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *